Berita Program
25 July 2026
4 menit
Tim Yayasan Bumi Pertiwi Asri

Mengubah Sampah Menjadi Energi dan Bernilai Ekonomi Karbon

Mengubah Sampah Menjadi Energi dan Bernilai Ekonomi Karbon - Gambar 1
Mengubah Sampah Menjadi Energi dan Bernilai Ekonomi Karbon - Gambar 2
Mengubah Sampah Menjadi Energi dan Bernilai Ekonomi Karbon - Gambar 3
Mengubah Sampah Menjadi Energi dan Bernilai Ekonomi Karbon - Gambar 4
Mengubah Sampah Menjadi Energi dan Bernilai Ekonomi Karbon - Gambar 5
Mengubah Sampah Menjadi Energi dan Bernilai Ekonomi Karbon - Gambar 6
Mengubah Sampah Menjadi Energi dan Bernilai Ekonomi Karbon - Gambar 7
Mengubah Sampah Menjadi Energi dan Bernilai Ekonomi Karbon - Gambar 8
Mengubah Sampah Menjadi Energi dan Bernilai Ekonomi Karbon - Gambar 9
Mengubah Sampah Menjadi Energi dan Bernilai Ekonomi Karbon - Gambar 10
1 / 10

Tangerang, Bumipertiwiasri.com - Perubahan iklim kini tidak hanya dipandang sebagai tantangan lingkungan, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi global.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, menegaskan bahwa aksi iklim harus dilihat sebagai peluang bisnis masa depan yang mampu menciptakan nilai ekonomi, memperkuat daya saing industri, dan mendorong transformasi menuju ekonomi rendah karbon.

"Climate risk adalah business risk. Pengurangan emisi bukan hanya menjaga lingkungan, tetapi juga membuka peluang investasi, perdagangan karbon, dan inovasi teknologi rendah karbon," jelas Menteri Jumhur.

Menurut Menteri Jumhur, dunia tengah bergerak cepat menuju target Net Zero Emissions dengan kebutuhan investasi hijau yang semakin besar. Indonesia memiliki posisi strategis berkat kekayaan alamnya, mulai dari hutan hujan tropis, mangrove, lahan gambut, hingga keanekaragaman hayati yang dapat menjadi modal penting bagi pengembangan ekonomi hijau.

Potensi alam tersebut tidak hanya berfungsi sebagai penyerap karbon, tetapi juga dapat memberikan nilai ekonomi apabila dikelola melalui mekanisme yang tepat dan berkelanjutan.

Salah satu potensi besar itu adalah ekosistem mangrove. Indonesia masih memiliki lebih dari 700 ribu hektare mangrove yang membutuhkan rehabilitasi. Upaya pemulihan ini bukan hanya meningkatkan kualitas lingkungan, tetapi juga membuka peluang investasi melalui perdagangan karbon.

"Menanam mangrove bukan hanya menjaga lingkungan, tetapi juga dapat menghasilkan nilai ekonomi melalui perdagangan karbon. Ini peluang yang harus dimanfaatkan oleh dunia usaha nasional," kata Menteri Jumhur.

Selain mangrove, Menteri Jumhur menyoroti potensi pengurangan emisi dari sekitar 400 lokasi open dumping yang masih terdapat di Indonesia. Gas metana dari timbunan sampah yang selama ini menjadi sumber emisi dapat dikelola menjadi sumber energi sekaligus menghasilkan nilai ekonomi karbon.

"Kalau emisi metana dikelola dengan baik, kita memperoleh dua manfaat sekaligus, yaitu lingkungan yang lebih baik dan peluang ekonomi melalui pemanfaatan gas metana serta perdagangan karbon," ujar Menteri Jumhur.

Menteri Jumhur juga mengapresiasi langkah Pertamina Group dalam memperkuat agenda dekarbonisasi melalui efisiensi energi, restorasi mangrove, pengembangan teknologi rendah karbon, dan penerapan Carbon Capture and Storage (CCS).

Langkah tersebut menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan dan pertumbuhan bisnis bukan dua hal yang bertentangan. Perusahaan yang mampu beradaptasi terhadap risiko iklim akan memiliki daya saing lebih kuat dalam menghadapi perubahan ekonomi global.

Menteri Jumhur menekankan bahwa transformasi menuju industri rendah karbon tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga membutuhkan kepemimpinan yang memiliki kesadaran dan tanggung jawab lingkungan.

"Setiap pemimpin harus memiliki environmental ethics. Keputusan bisnis harus mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan," tegas Menteri Jumhur.

Sejalan dengan arah kebijakan nasional, KLH/BPLH terus mendorong dunia usaha mempercepat aksi dekarbonisasi melalui perdagangan karbon, pengendalian emisi metana, solusi berbasis alam, dan pemanfaatan teknologi rendah karbon.

Menteri Jumhur mengajak sektor usaha menjadikan pengelolaan risiko iklim sebagai bagian dari strategi bisnis jangka panjang, bukan sekadar pemenuhan kewajiban regulasi.

"Perusahaan yang mampu mengelola risiko iklim hari ini akan menjadi perusahaan yang lebih tangguh, lebih kompetitif, dan lebih siap menghadapi tantangan masa depan," pungkas Menteri Jumhur.

Sumber: Rilis Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI.