SRUK Resmi Rilis, Cuan Karbon Siap Mengalir ke Desa
Jakarta, Bumipertiwiasri.com - Indonesia menandai langkah baru dalam penguatan ekonomi hijau melalui peluncuran resmi Sistem Registrasi Unit Karbon (SRUK). Peresmian dilakukan secara simbolis oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Jakarta pada Kamis, 9 Juli 2026.
Pemerintah menilai SRUK sebagai instrumen penting untuk menata perdagangan karbon agar lebih rapi, transparan, dan akuntabel. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut sistem ini sebagai penggerak ekonomi hijau yang adil, sekaligus wujud percepatan agenda strategis nasional di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto.
Sebagai langkah awal implementasi, pemerintah telah menerbitkan izin perdagangan karbon untuk empat Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) sejak awal Juli 2026. Komposisinya mencakup tiga izin untuk perusahaan dan satu izin bagi kelompok pengelola perhutanan sosial di tingkat masyarakat.
Pemerintah menegaskan manfaat perdagangan karbon tidak boleh terpusat pada kelompok tertentu. Masyarakat lokal yang menjaga kawasan hutan diposisikan sebagai aktor utama penerima dampak ekonomi, termasuk pengelola 8,3 juta hektare perhutanan sosial dan 1,4 juta hektare hutan adat di berbagai wilayah Indonesia.
Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa penerapan SRUK merupakan tindak lanjut Perpres Nomor 110 Tahun 2025, yang diperkuat Permenhut Nomor 6 Tahun 2026. Kerangka regulasi ini dinilai memperjelas tata kelola sekaligus menyederhanakan proses perizinan, termasuk di kawasan konservasi.
Dengan fondasi kebijakan tersebut, Indonesia menargetkan penguatan posisi sebagai pusat perdagangan karbon dunia. Implementasi nilai ekonomi karbon diproyeksikan berpotensi menarik investasi hijau hingga 5,8 miliar dolar AS atau sekitar Rp90 triliun, sekaligus berkontribusi pada penurunan emisi hingga 570 juta ton CO2 ekuivalen.
Peluncuran SRUK turut dihadiri sejumlah pejabat nasional, di antaranya Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perikanan Trenggono, Menteri LH Jumhur Hidayat, Utusan Khusus Presiden Hashim Djojohadikusumo dan Mari Eka Pangestu, serta Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi. Pemerintah berharap langkah ini memperkuat arah pembangunan rendah emisi yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Sumber: Antara, Kompas, Detik.
